Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak AMK, Dua Tersangka Diamankan

Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, Subdit II Direktorat PPA-PPO, Bareskrim Polri
Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, Subdit II Direktorat PPA-PPO, Bareskrim Polri

BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penelantaran dan kekerasan berat terhadap seorang anak perempuan berinisial AMK (9 tahun).

Subdit II Direktorat PPA-PPO mengumumkan penangkapan dua tersangka, yakni SNK (42), ibu kandung korban, dan EF alias YA (40), pasangan SNK, Senin (15/9/2025).

“Pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa penyidik telah mengamankan dua orang tersangka, yaitu saudari EF alias YA dan saudari SNK, terkait tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan berat,” ujar Kombes Pol. Ganis Setyaningrum.

Menurut Ganis, kedua pelaku sejak lama tinggal bersama AMK dan saudara kembarnya, ASK, di wilayah Jawa Timur. Selama kurang lebih 8 tahun, korban mengalami kekerasan mendalam secara berulang.

“Korban AMK mengalami kekerasan yang sangat berat, berbeda dengan yang dialami saudara kembarnya. Kondisi fisik korban jelas menunjukkan adanya penganiayaan. Motif masih kami dalami, namun diduga korban sengaja dibawa ke Jakarta untuk dibuang,” jelasnya.

Ganis menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan psikologis dan pemulihan bagi korban maupun saudara kembarnya.

“Saat ini AMK berada dalam perlindungan Kemensos. Kondisinya mulai membaik, berat badan yang sebelumnya hanya 9 kilogram kini sudah meningkat menjadi 16–19 kilogram. Anak sudah bisa berjalan, berlari, bahkan rajin belajar membaca, menulis, dan mengaji,” ungkapnya.

Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan ASK, saudara kembar korban, juga mengalami kekerasan, meski berbeda tingkatannya. Penyidik tengah mendalami alasan mengapa terjadi perlakuan berbeda antara keduanya.

“Proses penyidikan kasus ini memang memakan waktu panjang, karena korban mengalami trauma yang sangat berat. Setiap keterangan korban kami gali secara hati-hati dan mendetail, sambil dibantu kementerian terkait dan lembaga internal. Alhamdulillah, berkat kerja keras penyidik, akhirnya perkara ini bisa terungkap,” pungkas Kombes Pol. Ganis.

Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Rutan Bareskrim Polri, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang menyertai kasus ini.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Ketua Umum Bhayangkari Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Banjir di Bali

Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo berkesempatan mengunjungi tempat-tempat pengungsian guna menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dari Seruni (Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia) Kabinet Merah Putih kepada masyarakat yang terdampak

JAKARTA – Maspolin.id|| Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo berkesempatan mengunjungi tempat-tempat pengungsian guna menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dari Seruni (Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia) Kabinet Merah Putih kepada masyarakat yang terdampak, Senin (15/9/2025).

Kegiatan ini turut diikuti oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel, Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. I Komang Sandi Arsana, S.I.K, M.H., Ny. Sari Komang Sandi, Pejabat Utama (PJU) Polda Bali dan Bhayangkari.

Adapun tempat pengungsian yang dikunjungi adalah Bale Banjar Tohpati, Perumahan Kalista Wiraraja Ubung Kaja, Bale Banjar Alangkajeng, Pemecutan, Denpasar, Bale Banjar Gelogor, Pemecutan, Denpasar dan Asrama Polri Polsek Kuta.

Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo dan Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel

Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi yang terdampak bencana banjir dan memberikan memberikan motivasi, suport, semangat kepada korban dan keluarga terdampak bencana.

Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo juga berkesempatan meninjau fasilitas kesehatan Polri guna mengecek kondisi masyarakat yang terdampak banjir.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Bantuan Kemanusiaan Polri ke NTT untuk Bantu Korban Banjir dan Longsor Diberangkatkan

Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Edy Murbowo, melepas bantuan Polri untuk korban banjir dan tanah longsor di NTT (Gambar Div Humas Polri)

JAKARTA – Maspolin.id|| Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT.

Bencana yang terjadi pada Minggu lalu ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta 5 orang luka berat dan 10 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan.

Bansos Polri untuk korban banjir dan longsor di NTT (Gambar Div Humas Polri)

Selain permukiman, bencana juga merusak 66 bidang lahan sawah dan kebun, 16 ruas jalan, 6 jembatan, 5 titik irigasi, serta memutus jaringan listrik dan air bersih. Untuk meringankan beban masyarakat, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dua jalur transportasi.

Pertama, bantuan diberangkatkan dengan Pesawat Polri CN295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 154 selimut, 50 unit lampu solar cell, serta 5 unit genset berkapasitas 20 Kva. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak.

Kedua, bantuan juga diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KP. IBIS – 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo, menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, pada Senin (15/9/2025) pukul 17.00 WITA.

(Gambar Div Humas Pol)

Adapun bantuan yang dibawa melalui jalur laut terdiri dari:

– 4 unit genset berkapasitas 10.000 watt

– 1 unit genset berkapasitas 9.000 watt

– 150 kardus air mineral

– 500 meter kabel listrik

– 50 buah lampu penerangan

Selain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Rencana kebutuhan tersebut meliputi:

1. Cetrizin – 1000 tablet (Alergi)

2. Methylprednisolon – 1000 tablet (Radang)

3. Trifamol – 1000 tablet (Demam)

4. Asam Mefenamat – 1000 tablet (Anti Nyeri)

5. Amoksicilin 500 mg – 1000 tablet (Antibiotik)

6. Ambroxol – 1000 tablet (Batuk)

7. Lodecon – 1000 tablet (Batuk Pilek)

8. Antasida – 1000 tablet (Maag)

9. Cimexol – 1000 tablet (Maag)

10. Lodia – 1000 tablet (Diare)

11. Colidium – 1000 tablet (Diare)

12. Alkohol 1 L – 5 botol

13. Betadin 1 L – 5 botol

14. Kassa 40 x 80 – 5 roll

15. Masker – 50 box

16. Minor Set – 2 set

17. Gentamicin Salf Kulit – 100 tube

Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Edy Murbowo, menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.

“Mudah-mudahan apa yang Polri bawa ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga memastikan anggota Polri yang terdampak mendapatkan bantuan agar bisa kembali bertugas dengan baik melayani masyarakat,” ujar Irjen. Edy Murbowo.

Ia menambahkan, bantuan yang dikirimkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mendesak warga, khususnya akses listrik, air bersih, logistik harian, serta layanan kesehatan darurat.

“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan menjadi implementasi dari tagline Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen hadir di tengah kesulitan rakyat,” pungkasnya.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Satgas Ops Damai Cartenz Jalin Kedekatan Bersama Masyarakat di Pasar Baru Sugapa, Intan Jaya

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

Intan Jaya, PAPUA TENGAH — Maspolin.id|| Satgas Operasi Damai Cartenz kembali menunjukkan sisi humanisnya dengan melaksanakan kegiatan interaksi bersama masyarakat di Pasar Baru Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Selasa (16/9/2025).

Adapun personel yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Ipda Moh. Arsyad Hafid Affandy, S.Psi., Bripda Alex Logo, dan Bripda Randa.

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

Tujuan kegiatan adalah untuk mendekatkan aparat keamanan dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan penuh kekeluargaan. Kehadiran personel Satgas di tengah aktivitas masyarakat pasar diharapkan dapat menciptakan rasa aman, serta mempererat hubungan emosional antara aparat dengan warga.

Selain berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pengunjung pasar, Satgas juga memberikan edukasi singkat terkait pentingnya menjaga ketertiban, membangun suasana damai, serta meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat dan aparat keamanan.

Pelaksanaan kegiatan disambut positif oleh warga sekitar yang merasa senang dengan kehadiran Satgas Damai Cartenz dalam suasana yang penuh kebahagiaan.

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

Kaops Damai Cartenz, Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan humanis semacam ini merupakan bagian dari strategi pendekatan Satgas terhadap masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sahabat yang siap mendengar, membantu, dan menjaga keamanan bersama. Kehadiran kami di pasar adalah bentuk komitmen untuk selalu dekat dengan warga,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz, Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan pentingnya menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat di daerah rawan konflik.

“Intan Jaya adalah bagian penting dari Tanah Papua. Dengan kegiatan humanis ini, kami ingin menunjukkan bahwa membangun kepercayaan masyarakat adalah kunci utama menjaga stabilitas keamanan. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan,” tegas Kombes Adarma.

Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa di berbagai wilayah, agar misi menjaga keamanan dan kedamaian di Papua dapat berjalan berdampingan dengan upaya membangun rasa kebersamaan antara aparat dan masyarakat.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Bersama Anak-Anak Nduga Polwan Satgas Ops Damai Cartenz Berikan Sentuhan Humanis

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

Nduga, PAPUA PEGUNUNGAN — Maspolin.id|| Wujud kepedulian dan pendekatan humanis kembali ditunjukkan oleh jajaran Satgas Operasi Damai Cartenz melalui kegiatan yang dilaksanakan di Pos Koteka, Sabtu (13/9/2025) WIT.

Dalam kegiatan ini, Polwan Satgas Ops Damai Cartenz berinteraksi langsung dengan personel yang bertugas di lapangan. Momen tersebut diwarnai kebersamaan dan kekeluargaan, sekaligus memberikan semangat tambahan bagi anggota yang bertugas di daerah rawan konflik.

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)
(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

Adapun personel Polwan yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Bripda Yhani Febriyanti Bripda Itri Fiadn, Bripda Annisa Mahardika dari Satgas Tindak Ops Damai Carten, Sektor Nduga.

Melalui kehadiran mereka, tercermin sisi lain dari operasi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membangun suasana kebersamaan, saling mendukung, dan menjaga semangat personel di lapangan.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Polwan dalam misi di Nduga.

(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)
(Dokumentasi Satgas Damai Cartenz)

“Kehadiran Polwan di tengah-tengah rekan-rekan di Pos Koteka menunjukkan bahwa operasi ini bukan hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga tentang sisi kemanusiaan. Polwan mampu memberikan sentuhan humanis yang sangat penting untuk menjaga moral dan semangat anggota,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa partisipasi Polwan dalam operasi memberikan dampak positif, baik bagi personel maupun masyarakat.

“Polwan memiliki peran strategis, bukan hanya dalam mendukung tugas di lapangan, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih lembut dan persuasif. Hal ini sangat membantu menjaga suasana harmonis di wilayah tugas seperti Nduga,” ungkap Kombes Adarma.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Kegiatan Polwan di Pos Koteka ini diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh personel Satgas Damai Cartenz dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Gubernur Pramono Tegaskan Istrinya Tak Punya Jabatan di Balai Kota

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan terkait pelantikan istrinya

JAKARTA – Maspolin.id|| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan terkait pelantikan istrinya, Endang Nugrahani Pramono Anung, sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta yang sempat viral di media sosial. Pramono menegaskan bahwa istrinya tersebut tidak memiliki jabatan resmi maupun gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

 

“Nggak punya jabatan apa-apa di Balai Kota,”

“Jadi istri saya sebenarnya nggak punya jabatan apa-apa di Balai Kota. Termasuk yang diviralkan itu mempunyai jabatan khusus sebagai staf khusus gubernur, enggak,” ujar Pramono di Stasiun MRT Fatmawati, Senin (15/9).

Pramono menjelaskan, istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur. Ia menegaskan, pelantikan yang viral di media sosial itu adalah pelantikan istrinya sebagai Bunda PAUD.

Pelantikan Bunda PAUD ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur istri bupati, wali kota, dan gubernur untuk mengemban tugas tersebut.

“Istri saya itu orang rumahan, medsos saja nggak punya dan dia nggak mau mengganggu saya. Karena memang ada aturan main, kemudian juga Permendagri yang mengatur istrinya Bupati, Wali Kota, Gubernur, menjadi Bunda PAUD,” jelas dia.

Sebagai Bunda PAUD DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung bahkan tidak menerima gaji sedikit pun. Jabatan sebagai Bunda PAUD tersebut merupakan pekerjaan untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial di Jakarta.

“Jadi saya melantik istri saya sebagai Bunda PAUD tidak digaji se-sen pun. Malah lebih banyak yang sosial,” kata Pramono.

Pramono kembali menegaskan bahwa istrinya tidak terlibat dalam urusan pekerjaan di Balai Kota dan jabatannya sebagai Bunda PAUD tidak mendapatkan gaji dari Pemprov DKI.

“Sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa nggak ada istri saya bantu-bantu atau ikut campur urusan pekerjaan saya. Dari dulu istri saya tidak pernah,” tandas Pramono.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/ma

Polisi Tangkap Dua Pria Jaringan Aceh di Cakung yang Simpan 53 Kg Ganja

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro

JAKARTA – Maspolin.id|| Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti mencapai 53,075 kilogram. Dua tersangka berinisial AWS (40) dan IR (42) diamankan dalam operasi yang dilakukan pada Rabu, 10 September 2025, di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran ganja.

“Kami memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran ganja. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan anggota turun ke lapangan, dan sekitar pukul 16.45 WIB kami berhasil mengamankan dua orang laki-laki, inisial AWS dan IR, beserta barang bukti ganja seberat 1 kilogram,” ujar AKBP Wisnu dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).

Dari hasil interogasi, Polisi menemukan bahwa kedua tersangka masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah kontrakan. Dari lokasi tersebut, diamankan lagi puluhan paket ganja sehingga total barang bukti mencapai 53,075 kilogram atau sekitar 53 kilogram.

“Dari pengembangan, ternyata masih ada ganja yang disimpan di dalam kontrakan. Total keseluruhan yang kami amankan sebanyak 53 kilogram lebih,” tutur Wisnu.

Polisi mengungkap, sejak 30 Agustus hingga 10 September 2025, kedua tersangka sudah berhasil mengedarkan 12 kilogram ganja di kawasan Jakarta Timur. Transaksi dilakukan tidak jauh dari gudang penyimpanan. Dari setiap kilogram ganja yang diantar, para tersangka mendapat upah Rp200 ribu dan dijanjikan bonus 3 kilogram ganja.

AWS diketahui merupakan residivis kasus narkotika, sedangkan IR sebelumnya pernah terjerat kasus pencurian. Keduanya kini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal 6 tahun hingga maksimal seumur hidup, bahkan bisa dijatuhi hukuman mati mengingat jumlah barang bukti yang mencapai puluhan kilogram.

Dalam kesempatan itu, AKBP Wisnu juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk aktif melapor jika mengetahui adanya peredaran narkoba.

“Dengan mengamankan 53 kilogram ganja ini, kami berhasil menyelamatkan lebih dari 10 ribu generasi muda dari bahaya narkoba. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya peredaran narkotika di lingkungannya,” tegasnya.

Saat ini, Polisi masih mengembangkan jaringan pengedar ganja tersebut yang diduga berasal dari Aceh.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Kapolda Metro Jaya Tegaskan yang Ditangkap Perusuh, Bukan Pendemo

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri

PMJ – Maspolin.id|| Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan bahwa aparat kepolisian hanya menangkap perusuh, bukan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai dalam rangkaian demonstrasi beberapa waktu lalu di Ibu Kota.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar bahwa polisi menangkap secara sewenang-wenang para demonstran. Menurut Kapolda, pihak yang diamankan adalah mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.

“Perlu saya tegaskan, yang ditangkap itu bukan pendemo, melainkan perusuh. Mereka inilah yang melakukan perusakan, pembakaran, serta menyerang fasilitas umum,” kata Irjen Asep di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/9/2025).

Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 orang tersangka dari berbagai lokasi kericuhan. Mereka ditangkap karena terlibat dalam aksi pengrusakan, pembakaran fasilitas umum, hingga melempari aparat dengan berbagai benda berbahaya.

Dari hasil pemeriksaan, para tersangka diketahui melakukan aksi anarkis di beberapa titik, termasuk perusakan halte, fasilitas perkantoran, dan sarana umum lainnya. “Unjuk rasa itu dijamin undang-undang, tetapi kalau sudah merusak, membakar, apalagi mengancam keselamatan masyarakat, itu bukan lagi bagian dari penyampaian pendapat. Itu tindak pidana,” tegas Kapolda.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan para perusuh, antara lain botol molotov, batu, petasan, helm, masker, kursi kafe, hingga dispenser pemanas air. Barang-barang tersebut diduga dipakai untuk melancarkan aksi perusakan dan penyerangan terhadap aparat maupun fasilitas umum.

Kapolda Metro Jaya menambahkan, sebagian tersangka yang diamankan masih berusia anak-anak. Terhadap mereka, proses hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan perlindungan anak, dengan mengedepankan mekanisme diversi.

“Polri akan tetap memproses hukum sesuai aturan yang berlaku, namun untuk anak-anak kami kedepankan langkah pembinaan agar tidak terjerumus lebih jauh,” ujar Kapolda.

Irjen Asep juga mengimbau masyarakat agar tetap menyalurkan aspirasi dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi. Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat adalah hak yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan dengan damai dan tidak merugikan kepentingan publik.

“Kami berharap semua pihak bisa menyalurkan aspirasi secara damai dan tertib. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum untuk membuat kerusuhan,” pungkasnya.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Polda Metro Jaya Tegaskan: Kebebasan Berpendapat Dijamin, namun Perusuh di Pidana

Kabid Humas PMJ, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi

PMJ – Maspolin.id|| Kepolisian  Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu bukan menyasar para pendemo, melainkan individu-individu yang terbukti melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.

Penegasan ini disampaikan oleh Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dalam sesi doorstop bersama media, Senin (15/9). Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin dan dihormati, selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Yang kami pidanakan adalah perusuh, perusak, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” ujar Brigjen Pol Ade Ary.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kelompok massa aksi yang telah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak kepolisian sebelum menyampaikan aspirasinya.

“Dari beberapa massa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu keteladanan yang baik. Beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh saudara-saudara kami,” katanya.

Menurut Brigjen Pol Ade Ary, langkah preemtif dilakukan sejak awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kegiatan himbauan dan penangkalan itu bagian dari tindakan preemtif. Saat ada pemberitahuan, penanggung jawab atau korlap datang ke kantor kepolisian, komunikasi dijalin. Kami sampaikan imbauan agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, bersih, dan sopan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Ade Ary menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap para tersangka kerusuhan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Penyidikan dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tentu mengedepankan prinsip proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekarang sudah masuk tahap penyidikan karena sudah ada tersangka yang ditahan,” ungkapnya.

Penyidik, kata dia, masih terus mencocokkan keterangan saksi dengan tersangka, barang bukti, serta lokasi kejadian guna mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi.

“Penyidikan adalah proses untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan siapa yang patut disangka. Saat ini penyidik terus bekerja, dan dalam waktu dekat akan dilakukan rilis resmi,” tambahnya.

Untuk merespons kekhawatiran masyarakat soal kabar orang hilang pasca kerusuhan, Polda Metro Jaya telah membuka Posko Pengaduan Orang Hilang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

“Kami membuka posko ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian. Masyarakat bisa melaporkan keluarga yang hilang ke hotline 0812-8559-9191. Posko ini beroperasi 24 jam,” terang Brigjen Pol Ade Ary.

Polda Metro Jaya juga menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Komnas HAM, Pemprov DKI, dan stakeholderd lainnya guna mempercepat proses identifikasi dan pelaporan kepada publik.

“Mindset kami: orang hilang adalah saudara kami juga. Kami akan bantu menelusuri dan memberikan informasi secepat mungkin,” tegasnya.

Menanggapi adanya keterlibatan anak-anak dalam aksi beberapa waktu lalu, Brigjen Pol Ade Ary menjelaskan bahwa sebagian dari mereka diamankan untuk keselamatan karena tidak ada pendampingan orang dewasa.

“Anak-anak itu kami amankan untuk dicegah agar tidak berada di lingkungan yang membahayakan. Banyak yang terpengaruh oleh provokasi dari media sosial dan pihak yang tidak bertanggung jawab, jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami imbau agar kita semua bijak bermedsos. Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara, tapi mari kita jaga ketertiban bersama,” tutup Brigjen Pol Ade Ary.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Pemerintah Siapkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menyampaikan bahwa program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).

“itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya. “Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” imbuh Airlangga.

Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember. “Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ucap Airlangga.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian,” papar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.

Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

“Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.

Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. “Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” imbuh Airlangga.(BPMI Setpres)

red/mpl/sss

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

HUT Ke-24 Propam Polri, Bidpropam Korbrimob Gelar Bakti Sosial, Bersihkan Rumah...

Depok, JAWA BARAT - Maspolin.id|| Dalam rangka memperingati Hari Jadi Propam Polri ke-24, Bidpropam Korbrimob Polri menggelar kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian dan...
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.