KEDIRI,Maspolin.id – Mengenai pemberitaan media online yang menilai bahwa inisial Bagus Setyo alias BS, warga Kecamatan Blimbing, yang dianggap telah melakukan penyerobotan penambangan pasir di lokasi CV Adhi Djojo yang terletak diperbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang. Bahwa itu adalah tidak benar.
Hal itu diutarakan langsung oleh BS mewakili Investor atau pendana, dimana saat itu semua orang yang tergabung di CV Adhi Djojo menawarkan perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, perbatasan dengan Kecamatan Gudo Kabupaten, Jombang, akhirnya kesepakatan pun terjadi.
Namun berjalannya waktu ada salah satu dari CV Adhi Djojo ingin merebut kembali sebelum masa perjanjian habis, dengan mencari kambing hitam suatu permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan.
Untuk itu BS ingin mengklarifikasi pemberitaan yang sudah ditayangkan oleh media online agar berita tersebut menjadi berimbang.
“Saya klarifikasi terhadap pemberitaan media online yang kebetulan menyangkut inisial nama saya BS yang telah menduga melakukan penambangan ilegal, namun saya kira pemberitaan tersebut hanya dari satu narasumber belum ada jawaban dari saya maka hari ini saya jumpa pers untuk klarifikasi atas kebenaran persoalan tersebut, agar berimbang dan tau akan kebenarannya mengapa saya menambang di lahan CV Adhi Djojo,” terangnya. Senin (15/7) kemarin.
Bagus, menerangkan bahwa dirinya bersama Investor yang mendanai awal dari ketidaksanggupan CV Adhi Djojo untuk melanjutkan penambangan pasir di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, karena dari tujuh orang yang tergabung di CV Adhi Djojo menawarkan untuk menjadi pendana dengan perhitungan yang ditawarkan dan akhirnya kesepakan pun terjadi.
“Saya mewakili Investor yang memang menjadi pendana dari CV Adhi Djojo dimana saat itu menawarkan bagi hasil serta pembebasan tanaman petani dan lain lain yang digunakan jalan bahkan CV Adhi Djojo telah meminta keuntungan lebih dulu sebelum ada kesepakatan hasilnya sepenuhnya diserahkan pada Investor,” tuturnya.
Selalah berjalannya waktu memang ada tagihan pajak yang harus dibayar. Namun pihak Investor meminta data pada CV Adhi Djojo berapa yang harus dibayar, akan tetapi dari salah satu orang CV Adhi Djojo mempengaruhi rekan yang lain agar mengusir pihak Investor agar tidak menambang lagi.
“Ini yang membuat ambigu, kita pihak Investor sudah mengeluarkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, waktu ada tagihan pajak ke CV Adhi Djojo itu yang dijadikan alat untuk menggeser kita agar tidak menambang lagi dengan alasan kalau tidak kuat bayar pajak silakan pergi, ini kan lucu kita masih menghitung pajak malah tidak boleh menambang, ini yang harus kita pahami, pajak kita bayar kita tidak menambang secara Ilegal justru kita kalau begini sebagai investor merasa dirugikan,” terangnya.
“Kita sebagai pendana sudah tau tanggung jawabnya, bahkan dari CV Adhi Djojo menambang hasilnya tidak masuk perhitungan, kita tidak mempermasalahkan,” lanjut BS.
Mengenai perjanjian Isi surat pernyataan tersebut adalah ‘Dengan Ini Saya Menyatakan dan Bertanggung Jawab Penuh atas Penambangan Yang Saya Lakukan di Wilayah IUP OP CV. Adhi Djojo mulai terhitung Tanggal 8 Juli 2019′ (awal kegiatan pertambangan). Benar-benar Saya Lakukan Dengan Sadar. Dirinya membenarkan karena itu suatu perjanjian antara CV Adhi Djojo dengan Investor.
“Lah itu tadi sudah dijelaskan diawal, kita (investor,red) sudah melakukan kewajiban menggeluarkan anggaran bahkan pembebasan tanaman milik petani dan sudah memberikan keuntungan pada CV Adhi Jojo didepan, bukan setelah pekerjaan dimulai, jadi wajar kita melakukan penambangan apa ini yang dinamakan ilegal,” pungkas BS di Aula Direksi Keet CV Adhi Djojo.
Sementara, Nasikul Khoiri Abadi. SH. MH kuasa hukum dari Bagus Setyo menegaskan bahwa kliennya tidak menyalahi aturab yang tercantum dalam MoU antara Kliennya dengan Pihak CV. Adhi Jojo. Jadi Kliennya Bagus Setyo jelas tidak melakukan penambangan secara ilegal dan melakukan penyerobotan lahan.
“Berasarkan pada ketentuan hukum yang ada, tambang dalam posisi status quo. Maka pihak satu dengan lainnya yang terikat dalam perjanjian 01, pada Agustus 2017, tentunya mempunyai hak dan kuajiban untuk melakukan penambangan,” ringkas Nasikul.
Ags/Hum
